75 Pejabat Pemkab Jombang Ikuti Assessmen Pengisian 12 Lowongan Jabatan
halopantura.com, Jombang – Sebanyak 75 orang pejabat yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang berebut 12 jabatan eselon ll yang saat ini kosong. Puluhan pejabat saat ini mengikuti assesmen di Pemprov Jawa Timur.
Setiajit, Pjs Bupati Jombang, saat dikonfirmasi mengatakan untuk beberapa hari ke depan, 75 orang pejabat dari Pemkab Jombang kini tengah mengikuti assesment test di Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
”Diikuti 78 orang, hari ini di laksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim. Tiga orang dari Mojokerto ikut mendaftar, jadi yang orang kita semuanya 75, saya kira bagus itu,” kata Setiajit, kepada wartawan, Sabtu (12/5/2018).
Setiajit mengungkapkan, pihaknya akan mengundang Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengetahui jumlah dan orang yang memenuhi syarat.
“Setelah itu, kemudian saya akan mengundang Tim Pansel, jadi yang diusulkan ke Bupati yang memenuhi syarat siapa saja, kan begitu. Nanti kemudian akan kita pilih masing-masing jabatan di 12 jabatan itu,” imbuh Setiajit.
Ke 12 jabatan yang kosong terdiri dari 11 jabatan kepala dinas, dan satu kepala badan. Salah satu di antara 11 dinas itu adalah Dinas Kesehatan Jombang. Saat ini, jabatan kosong itu diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas).
Setiajit menambahkan, khusus untuk pengisian Kepala Dinas Kesehatan Jombang, masih akan dilakukan penundaan sekitar sepekan ke depan.
“Kalau tidak salah, ditunda satu minggu ini, nanti begitu ada yang mendaftar, kita lakukan asesmen lagi,” tambah Setiajit.
Setiajit mengatakan, penundaan tersebut tidak akan menghambat jadwal proses asesmen. “Nggak, nggak mengganggu, paling-paling hanya lima hari kerja,” pungkasnya.
Ketua DPRD Jombang, Joko Triono menambahkan, upaya Pemkab Jombang untuk mencari Sumber Daya Manusia yang mengisi posisi-posisi strategis di lingkup Pemkab Jombang dengan mengedepankan proses yang terbuka dinilainya patut diapresiasi positif.
“Kalau asesmen itu sudah menjadi prasyarat, jadi kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka ketransparansian, keterbukaan, bagaimana kemudian menjadi calon pemimpin itu sesuai dengan aturan main. Saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan proses asesmen ini sesuai harapan masyarakat semuanya,” tandas politisi PDI Perjuangan. (fin/roh)