Bupati Tuban Ingatkan Rekanan Tak Main-Main, DPRD Perketat Pengawasan Kualitas Proyek

halopantura.com Tuban – Kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, tengah menggelontorkan anggaran ratusan miliar yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) di tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Tuban memberikan ultimatum kepada rekanan proyek atau pemenang lelang agar tidak main-main ketika mengerjakan proyek infrastruktur. Bahkan, mengingatkan pemenang lelang untuk menjaga kualitas bangunan dan jangan mencoba untuk mengurangi kualitas proyek.

“Saya berharap untuk pemenang lelang nantinya kualitas harus di jaga. Jangan sampai ada yang berani main-main untuk mengurangi kualitas yang ada di Kabupaten Tuban,” ungkap Bupati Tuban usai mengikuti sidang paripurna dengan salah satu agenda persetujuan bersama antara bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tentang Raperda P-APBD tahun 2021 di gedung dewan setempat, Kamis, (26/8/2021).

Alasannya, Bupati menjelaskan pembangunan ini diharapkan bisa bermanfaat 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang buat masyarakat. Dan semua pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tuban.

“Pemkab Tuban sangat fokus untuk percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban. Makanya, di pemerintahan kami sampai mencapai anggaran Rp 200 miliar untuk infrastruktur jalan karena masih banyak jalan yang rusak,” tegas Bupati Tuban.

Untuk menjaga kualitas pengerjaan proyek, Bupati Tuban akan memberikan perhatian serius dalam pengawasannya. Tujuannya, agar kualitas proyek-proyek pemerintah memenuhi standar yang telah ditentukan.

“Masalah pengawasan, setiap ada kegiatan pekerjaan sudah ada tim mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Jadi tidak usah dikawatirkan terkait pengawasannya,” terang mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai Golkar.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tuban H. Miyadi terkait pengawasan terhadap pekerjaan proyek infrastruktur di Tuban. Dimana, semua komisi diminta terlibat secara aktif dalam pengawasan program-program yang telah direncanakan eksekutif di P-APBD tahun ini.

“Semua Komisi akan kita gerakan untuk mengawasi, terutama di bidang pembangunan secara fisik karena ini banyak di infrastruktur, jalan lingkungan, jembatan dan lain-lainnya,” ungkap H. Miyadi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Tuban.

Pasca P-APBD di tetapkan, H. Miyadi menerangkan dalam waktu dekat akan memberikan tugas di masing-masing komisi untuk menggelar raket dengan masing-masing mitra eksekutif.  Kegiatan itu dilaksanakan untuk mengetahui program sudah direncanakan sampai mana, kapan pelaksanaan, dan pelaksanaan sampai dimana.

“Hal itu harus dikawal betul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Ketua DPRD Tuban.

Lebih lanjut, H. Miyadi menegaskan bahwa Pemkab Tuban memiliki waktu sekitar tiga bulan setengah untuk menyelesaikan program-program yang telah direncanakan di P-APBD. Sehingga, eksekutif harus bekerja keras karena pembangunan fisik itu tidak bisa dikerjakan secara singkat tetapi membutuhkan waktu lama dan sesuai perencanaan. Maka setiap perencanaan harus profesional, cepat, dan pelaksanaan harus dihitung hati-hati.

“Kalau sampai terjadi kemerduan, nanti akan terjadi persoalan di belakang hari,” terangnya.

Sebatas diketahui, P-APBD Tuban di tahun ini telah disahkan dengan nilai anggaran senilai 2.8 triliun rupiah untuk berbagai program kegiatan. Terutama, program prioritas bupati pada sektor pembangunan infrastuktur. (rohman)

Tinggalkan Balasan