Demo Mahasiswa, Aktivis PMII Kecewa Kebijakan DPRD Tuban

halopantura.com Tuban – Penetapan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tuban tahun 2019  menuai protes. Kali ini, protes datang dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban.

Mereka menyurakan protes penolakan dengan menggelar demo di depan kantor DPRD Tuban, dan Pemkab Tuban, Selasa, (24/7/2018).

Dalam aksinya, belasan aktivis mahasiswa menyuarakan hapus anggaran Rp 70 miliar untuk proyek pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) atau ring road. Karena anggaran itu tidak sesuai dengan prioritas untuk mengentas angka kemiskinan di Bumi Wali Tuban.

“Hapus anggaran Rp 70 miliar untuk JLS, dan rubah anggaran itu untuk program pengentas kemiskinan,” kata Habib Mustofa, Ketua Umum PMII Tuban.

Ia menilai usual nominal anggaran Rp 70 miliar untuk JLS sangat tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Pemkab Tuban.

Selain itu, ia menjelaskan mestinya pembangunan jalur ring road menjadi program pemerintah pusat, dan di anggarkan menggunakan APBN. Tetapi sekarang justru dianggarkan menggunakan anggaran daerah.

“Kondisi itu membuat kejanggalan anggaran, dan kita menolak anggaran pembangunan untuk jalur ring road tersebut,” ungkap Habib panggilan akrab Ketua Umum PMII Tuban.

Baca : https://www.halopantura.com/pemkab-tuban-usulkan-rp-70-m-untuk-pembangunan-fisik-jalur-ring-road/

Habib menambahkan,  mestinya anggaran Rp 70 miliar itu juga bisa digunakan untuk memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu hingga lulus perguruan tinggi.

“Kita minta untuk mengkaji ulang anggaran tersebut, dan akan melakukan aksi lagi jika anggaran itu ditetapkan,” tambahnya.

Para massa saat aksi di gedung dewan tidak ditemui anggota DPRD Tuban, lantaran semua anggota dewan sedang melaksanakan reses di masing-masing Dapil. Meraka ditemui Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga DPRD Tuban, Sri Hidajati.

“Aspirasi teman-teman akan kita sampaikan kepada Ketua Dewan,” ungkap Sri Hidajati.

Usai mendapat jawabab itu, para aktivis membubarkan diri dengan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Serta meraka berjanji akan mengawal kebijakan tersebut. (rohman)