Demo Ricuh, Gedung DPRD Tuban Sepi Penghuni di Tengah Kepungan Aksi Mahasiswa
halopantura.com Tuban – Sedikitnya ada 100 mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Selasa, (24/9/2019).
Aliansi tersebut terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), aktivis Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), dan forum pengadaan layanan masyarakat.
“Cipayung plus menyayangkan DPR dalam masa akhir jabatannya mengesahkan UU KPK,” kata salah satu orasi dalam aksinya.
Dalam aksinya, massa melakukan orasi di bundaran Patung Letda Sucipto Tuban dengan menyampaikan beberapa tuntutan. Diantarnya, mendesak pemerintah untuk mencabut UU KPK dan menolak upaya pelemahan dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, para aktivis kampus itu juga menolak RUU Pertanahan karena terdapat pasal-pasal yang bermasalah, menolak revisi RUU Ketenagakerjaan yang belum memihak dan melindungi hak-hak pekerja lokal.
“Kami juga menolak RUU KUHP karena terdapat pasal-pasal bermasalah,” ungkap Koordinator aksi, Mustofatul Adib.
Tak hanya itu, massa pun mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Mendesak pengesahan RUU pesantren.
“Cipayung Plus juga menuntut penghentian penangkapan dan kriminalisasi aktivis berbagai sektor,” tegas Korlap aksi.
Puas melakukan orasi, massa bergerak menuju kantor dewan. Namun, aksi mereka untuk masuk ke rumah rakyat terhadang oleh petugas dan gerbang ditutup sambil dijaga ketat aparat keamanan.
Kondisi itu membuat massa emosi dan beberapa kali terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas keamanan. Karena para pendemo berusaha menerobos masuk, namun dihadang petugas.
“Ini gedung rakyat, aparat keamanan tidak bisa menghalangi kami untuk masuk,” teriak massa dihadapan petugas keamanan.
Hasrat massa untuk menyampaikan tuntutannya ke anggota dewan tak kesampaian. Pasalnya, seluruh anggota termasuk unsur pimpinan DPRD Tuban tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Tak percaya mendapat informasi itu, perwakilan mahasiswa mendesak untuk melakukan sweeping ke gedung dewan. Mereka langsung memeriksa setiap ruangan, masuk ruang paripurna, dan ada salah satu mahasiswa yang juga naik meja pimpinan dewan lantaran kesal tak ada satu dewan berada di kantor.
“Kita sangat kecewa karena tak ada satu anggota dewan yang menemui kita, dan kondisi gedung DPR sangat sepi,” jelas Mustofatul Adib Ketum PMII Cabang Tuban.
Menurutnya, aksi ini bukan aksi negatif tetapi para aktivis ingin menyampaikan aspirasi terkait problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Namun, anggota dewan malah memilih untuk pergi dan seakan-akan tidak menghargai para mahasiswa.
“Kita akan kawal, agar tuntutan kita disampaikan langsung oleh DPRD Tuban kepada DPR RI,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga DPRD Tuban, Sri Hidajati membenarkan jika seluruh anggota dewan dan pimpinan tengah kunjungan kerja ke luar Tuban. “Semua lagi dinas keluar,” jelasnya. (rohman)
