Dinas Pendidikan Jombang Catat Lima SMP Negeri Kekurangan Siswa Tahun 2023

halopanatura.com Jombang – Dinas Pendidikan Jombang mencatat ada lima sekolah menengah pertama (SMP) Negeri yang kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 karena hanya sedikit yang diterima dari kuota yang disediakan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Senen mengungkapkan adanya kekurangan peserta didik di 5 SMP Negeri di daerah setempat.

“Pendaftaran PPDB SMP sampai penutupan, memang ada beberapa sekolahan yang belum sesuai dengan pagu, tapi rata-rata itu adalah sekolah pinggiran,” ujar Senen, Selasa (18/7/2023).

Senen bilang, selain keberadaan sekolah di daerah pinggiran jauh dari pemukiman, faktor lain yang membuat pagu tidak memenuhi kuota yakni adanya penambahan Rombongan Belajar (Rombel).

“Seperti di SMPN 1 Plandaan, di sana dibuka dua Rombel,” ujar mantan Camat Wonosalam Jombang ini.

Jika tahun lalu SMPN 1 Plandaan hanya satu Rombel, kini ada inisiatif penambahan Rombel. Untuk dua Rombel yang semestinya di isi 64 siswa, tapi hanya mendapatkan 31 siswa.

“Artinya di sini masih kekurangan 33 siswa,” beber Kadisdikbud Jombang ini.

Kekurangan murid juga terjadi di SMPN 2 Wonosalam. Dari dua pagu yang tersedia, hanya terisi 31 siswa terdaftar. Kondisi di sekolah itu hampir tiap tahun terjadi.

“Kalau ini memang setiap tahun jauh dari pagu yang kita tetapkan,” terang pria yang pernah menjabat sebagai kepala BKD ini.

SMPN Satu Atap Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam juga Terjadi kekurangan anak didik. Di sana, dua Rombel hanya mendapat 42 siswa. Masih kekurangan 22 siswa dari jumlah siswa berdasar pagu 64 siswa.

Kemudian, sambung Senen, di SMPN Satu Atap Pengampon, Kecamatan Kabuh, dibuka dua Rombel tapi tahun ini hanya mendapat 23 siswa, artinya masih kekurangan 41 siswa.

“Di sana ya sama kondisi geografis,” imbuh pria kelahiran Kediri ini.

Jika ditotal keseluruhan, menurut Senen, kekurangan siswa SMP yang ada di Kota Santri ini sebangak 145 siswa yang terdiri dari 5 sekolah, berdasarkan pagu.

Senen berpandangan, salah satu solusi dari pagu yang selalu kurang tidak lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan.

Bagi Senen, ketika kualitas pendidikan bagus walaupun jarak yang ditempuh jauh, sekolah tersebut akan tetap menjadi primadona dan rujukan siswa maupun wali murid.

“Kebijakan yang diambil, tentunya kita ingin ditingkatkan kualitasnya sehingga harapan kami dari Kepala Sekolah dan Guru yang selama ini kekurangan siswa, kami yakin ketika kualitas pembelajaran ditingkatkan insyaallah akan menjadi daya tarik masyarakat walaupun jaraknya agak jauh,” kata dia.

Terkait PPDB Sekolah Dasar (SD), dirinya menyenut belum ada laporan yang masuk ke Dinas. Senen mengaku PPDB jenjang SD agak fleksibel terutama di pedesaan.

“Kalau SD di kota ada pagunya, karena keterbatasan dari ruang kelas tapi kalau di desa itu kalau ada yang daftar ya pasti diterima,” ucapnya.

Terkait aturan pemangkasan hari belajar dan penambahan jam belajar, Senen mengaku di Jombang sudah ada lembaga pendidikan yang menjalankannya.

“Permendikbudnya sudah lama sebenarnya, tentang hari sekolah kemudian juga ada Perpres terkait dengan lima hari untuk ASN sehingga kita mengacu dua landasan itu,” ucap dia.

“Sehingga, nanti kami laksanakan lima hari sekolah dan kami sudah koordinasi secara internal kesiapan teman-teman satuan pendidikan SMP insyaallah sudah siap dan beberapa di SD juga sudah siap untuk melaksanakan lima hari sekolah,” katanya.

Dia mengatakan, pada prinsipnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ketika sarana prasarana dan sumberdaya sekolah itu belum siap, maka dilaksanakan secara bertahap. Tetap aturan tersebut dikembalikan kepada kesiapan sekolah.

“Kami sudah mencoba, di SDN Mojotrisno itu memang tahun lalu sudah mengajukan, hasil evaluasinya ini ternyata dari pendapat siswa dan orang tua sangat mendukung lima hari sekolah,” jelasnya.

Kemudian, ia menambahkan, di Kepanjen juga sudah lima hari sekolah. Menurutnya, secara jam pelajaran tidak akan terkurangi, namun pulang siswa lebih sore.

“Kalau SMP belum, tapi secara hasil koordinasi dari Kepala SMP sudah siap semua tidak ada masalah,” tandas Senen. (fin/roh)