Dinas Pendidikan Tuban Akui Kurang Optimal Serap Anggaran
halopantura.com Tuban – DPRD Tuban menilai kinerja dinas pendidikan setempat kurang optimal dalam melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan Belajar Daerah (APBD) tahun 2022. Imbasnya, wakil rakyat menyebut alokasi anggaran di dinas tersebut mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang mencapai lebih Rp 100 miliar tahun lalu.
Ismail Plt Sekertaris Dinas Pendidikan Tuban membeberkan sejumlah kendala yang menyebabkan silpa pada tahun lalu. Diantaranya, belanja pegawai silpa karena adanya tambahan dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) guna menunjang pencairan honor guru tidak tetap (GTT).
“Namun di tengah tahun ada pengangkatan P3K sehingga tidak terserap. Kendala yang menyebabkan silpa juga banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memasuki masa purna tugas atau pensiun,” ungkap Ismail, Jumat (5/5/2023).
Selain itu, ia menerangkan sejumlah kegiatan kenapa silpa karena ada sisa pembelian belanja modal yang tidak bisa habis. Lalu, kegiatan ekstrakurikuler belum diberlakukan karena Covid-19, dan honor yang sudah terbayarkan dari pengangkatan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“Sekolah tidak melakukan perubahan pergeseran anggaran RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah) juga menjadi pemicu silpa,” terang Kabid SD Dinas Pendidikan Tuban itu.
Termasuk, dinas mengaku faktor silpa disebabkan kegiatan belanja konsumsi yang tidak realisasi karena regulasi yang sebelumnya bisa digunakan untuk makan dan minum (mamin) harian tetapi juknis tidak memberlakukan untuk konsumsi rapat.
“Yang ada mutlak untuk kegiatan siswa,” jelas Plt Sekertaris Dinas Pendidikan Tuban.
Evaluasi Dinas Pendidikan
Oleh sebab itu, Ismail mengaku telah melakukan evaluasi pembinaan dan bimtek bagi kepala sekolah untuk lebih mengoptimalkan perencanaan berbasis data.
“Kepala sekolah juga lebih optimal untuk memanfaatkan momen pergeseran anggaran melalui RAKS/ARKAS,” terangnya.
Lebih lanjut, Ismail mengaku dinas pendidikan juga tengah melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran untuk tahun ini. Salah satu yang dilakukan dengan serapan anggaran kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan bulan Januari bisa melakukan pencairan.
“Kita juga melakukan percepatan perencanaan kegiatan fisik konstruksi dengan menggandeng konsultan perencana melalui dinas PUPR. Bimtek bagi kepala sekolah dan bendahara tentang penyusunan RAKS dan pergeseran anggaran pengelolaan dana BOS,” bebernya.
Perencanaan Kurang Maksimal
Sebatas diketahui, DPRD Tuban memberikan peringatan keras terhadap eksekutif terkait tingginya Silpa tahun 2022. Pasalnya, angka silpa kemarin mencapai lebih Rp 686 miliar dari total nilai perubahan APBD Tuban mencapai sekitar Rp 3 miliar.
Besarnya angka silpa tahun kemarin itu ketahui dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban pada tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD Tuban H. Miyadi menuding tingginya silpa tersebut dikarenakan perencanaan program yang dilakukan eksekutif kurang maksimal.
“Proses realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal dan akhirnya menimbulkan silpa,” ungkap Ketua DPRD Tuban dikutip Selasa (25/4/2023).
Ia menjelaskan tahun kemarin ada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Tuban kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dan ada tiga OPD Tuban yang paling tidak maksimal dalam menyerap APBD tahun 2022.
Baca juga : Dinas Pendidikan Tuban Tak Mampu Serap APBD Picu Angka Silpa Rp 686 Miliar
Baca juga : Kades Bunut Tuban Praperadilankan Kejaksaan
Tiga OPD itu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), dan Dinas PUPR dan PRKP Tuban. Masing-masing dinas itu mengalami silpa lebih Rp 100 miliar. (rohman)