DPR RI Minta Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

halopantura.com Tuban – Ratna Juwita Sari Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, angkat bicara terkait adanya keluhan para petani perihal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tuban.

Melihat kondisi itu, wakil rakyat itu meminta agar satuan tugas (Satgas) pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi turun ke lapangan untuk memperketat pengawasan distribusinya. Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi atau pertikaian.

“Tolong (satgas, red) distribusinya tetap di awasi,” ungkap Ratna Juwita Sari, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, saat ini alokasi stok pupuk subsidi telah ditambah oleh pemerintah. Sehingga jika sampai terjadi barang tidak ada dipasaran maka itu akan menimbulkan pertikaian (dispute) yang harus diantisipasi.

“Itu yang harus di antisipasi agar petani tidak kesulitan,” tambah wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Politisi perempuan itu mengaku telah menyampaikan aspirasi dapil terkait kondisi pupuk subsidi di wilayah Tuban kepada PT Pupuk Indonesia dan PT Petrokimia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR. Hasilnya, persyaratan membeli pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani di tahun ini dihapus atau di tiadakan.

“Persyaratan kartu tani (penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani, red) telah ditarik atau dihapuskan di tahun 2020. Hal itu diharapkan mempermudah petani untuk memperoleh pupuk. Persyaratan kartu tani ini berfungsi di 2021,” beber Ratna Juwita Sari.

Selain itu, ia mengaku pemerintah pusat telah melakukan penambahan alokasi anggaran pupuk bersubsidi sekitar Rp 3,7 triliun dari Rp 240 triliun lebih yang telah dianggarkan di tahun ini. Dengan penambahan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di hari ini.

“Stok ada, karena kuota terbatas yang harus ada revisi ulang, sehingga mereka tidak bisa menyalurkan. Jadi pupuk itu ada dan tersedia,” pungkasnya. (rohman)