Dukung Program Pemerintah, Gerindra Sediakan 1000 Dosis Vaksin untuk Warga Tuban
halopantura.com Tuban – Partai Gerindra bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban bakal menggelar vaksinasi buat masyarakat umum. Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen partai berlambang kepala burung garuda dalam rangka mendukung program pemerintah terkait percepatan vaksinasi.
Pada tahap awal, partai berlambang kepala burung garuda itu telah menyiapkan 1000 vaksin Sinovac baik dosis satu maupun dua untuk masyarakat Tuban yang dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 17 Oktober 2021.
Vaksinasi tersebut digelar di dua lokasi yakni di Jalan Sunan Muria No 50 Kelurahan Latsari, Kecamatan Kota Tuban. Kemudahan titik kedua berada di Yayasan Roudhotul Ulum Senori, Tuban.
“Dilaksankan di dua tempat dan kita sediakan 1000 dosis vaksin. Gratis buat masyarakat umum,” ungkap Sekretaris DPC Partai Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah, Minggu, (19/9/2021).
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi ini digelar oleh pengurus DPC Partai Gerindra Tuban dan Satgas Penanganan Covid-19 Partai Gerindra Dapil Jatim IX. Termasuk, tenaga medisnya bekerja dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban.
“Tenaga kesehatan (nakes) kita minta dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban. Bagi yang mau ikut vaksin cukup membawa identitas KTP,” jelas Lutfi Firmansyah yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Tuban.
Lutfi panggilan akrabnya menerangkan, kegiatan tersebut untuk membantu dan mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksin untuk melindungi diri dari penularan virus corona.
“Mari kita wujudkan masyarakat sehat dan produktif dengan mengikuti vaksinasi Covid-19,” tambah politikus senior asal Kecamatan Soko itu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam kegiatan itu nantinya juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) sesuai anjuran pemerintah minimal mematuhi 5M. Yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi.
“Jangan lupa mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah minimal menerapkan 5M,” pungkasnya. (rohman)