Evaluasi Dinas Pendidikan, Tuban Kekurangan Guru Mapel Bahasa Inggris
halopantura.com Tuban – Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tuban masih kekurangan guru mata pelajaran (mapel) Bahasa Inggris. Hal tersebut diungkapkan Hj. Tri Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Tuban usai menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan setempat, Rabu (9/2/2022).
Hj. Tri Astuti menjelaskan hasil rapat kerja bersama ini juga terlihat ada peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi itu bisa dilihat dari peningkatan angka kelulusan siswa sekolah dan prestasi yang di peroleh.
“Adapun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di sampaikan dalam dokumen rapat kerja bersama dari rasio guru dan murid terpenuhi,” jelas politisi senior asal Partai Gerindra itu.
Menurutnya, terpenuhinya tenaga pendidik di karenakan adanya guru tidak tetap (Non PNS ) pada tiap sekolah. Namun hal yang sebenarnya dinas pendidikan masih kekurangan guru PNS. Sehingga, nasib guru non PNS ini harus terus di perjuangkan dari rekruitmen tenaga pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, dan lowongan (P3K) Tuban.
“Dari catatan kami ada 2085 guru yang lolos P3K namun dari jumlah itu ada 237 guru yang lolos passing grade namun belum mendapat formasi, dan masih ada 381 guru yang belum lolos seleksi. Dan saat ini akibat tidak ada formasi guru bahasa Inggris, maka kita juga masih kekurangan,” beber Hj. Tri Astuti.
Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Tuban itu menambahkan, prosentase pendidik di Kabupaten Tuban yang telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai ketentuan PP 74 tahun 2008 belum mencapai target. Sehingga masih banyak guru mapel yang belum sesuai dengan mata pelajaran yang di butuhkan atau belum linier.
“Prosentase pendidik dengan beban minimal 24 jam per minggu juga belum tercapai di karenakan jam pembelajaran tatap muka terbatas,” terang Anggota DPRD Tuban asal Kecamatan Plumpang itu.
Selain itu, pada kegiatan itu wakil rakyat juga mengevaluasi terkait perencanaan, penyerapan anggaran dan capai kinerja pada mitra Komisi IV DPRD Tuban pada tahun anggaran 2021. Pada dokumen laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2021 capaian indikator kinerja ada beberapa yang tidak tercapai.
“Tidak tercapai di karenakan beberapa faktor diantaranya adanya pandemi Covid-19, sehingga terjadi penurunan sumber pendapatan daerah, tidak dapat terlaksananya beberapa program,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu.
Misalnya, ia mencontohkan pada bidang pendidikan terkait capaian indikator prosentase lembaga pendidikan tingkat SD /MI, SMP/MTs yang terakreditasi B belum tercapai. Alasannya, karena belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan penambahan kriteria penilaian dalam akreditasi sekolah.
Kemudian, Hj. Tri Astuti menjelaskan pada indikator Nilai EBTANAS Murni (NEM) rata-rata ujian SD/ MI, SMP / MTs tidak terpenuhi karena tidak adanya Ujian Nasional. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Surat tersebut berisi mengenai peniadaan pelaksanaan Ujian Nasional khusus untuk tahun 2020 karena merebaknya virus corona di Indonesia dan di dunia.
“Namun demikian upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan terpenuhi. Ini dapat dilihat dari Angka partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) targetnya terpenuhi sesuai dengan Permendikbud 14/ 2018,” terang mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tuban.
Lebih lanjut, rapat kerja ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra Komisi IV DPRD Tuban. Yakni, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemerintahan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Tuban
Kemudian mintra lainnya diikuti perwakilan Bagian Kesra, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, BPBD, RSUD dr. R Koesma, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Semua agenda itu dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati akhir tahun anggaran 2021. (rohman)