Guru Ngaji Tuban Beri Mandat Gus Muhaimin Maju Capres 2024

halopantura.com Tuban – Gelombang dukungan kepada Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilu 2024, terus mengalir. Kali ini, dukungan hal sama datang dari guru ngaji yang tinggal di bumi wali Tuban.

Para guru ngaji di Kabupaten Tuban memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam Pilpres 2024. Meraka juga siap mengawal kemenangan suara buat Ketum PKB itu.

“Kita berikhtiar untuk menjadi relawan pendarat Abdul Muhaimin Iskandar dari unsur guru ngaji,” ungkap Ach. Rosyadi, salah satu guru ngaji dari Desa Maindu Kecamatan Montong Tuban dalam deklarasi dukungan di kutip, Selasa (5/6/2023).

Menurutnya, ikrar dan dukungan pada Gus Muhaimin ini tidak tanpa sebab. Pasalnya, partai ini didirikan oleh para ulama, kiai Nahdlatul Ulama (NU), dan wakil rakyat dari PKB selalu memberikan kontribusi nyata buat masyarakat sejak tahun 1998 silam.

“Anggota dewan dari PKB mulai awal berdiri tahun 1998 sampai sekarang telah memberikan bukti dan kontribusi yang luar biasa bagi warga Nahdliyin, baik NU secara struktural, kultural dan umumnya pada dunia pondok pesantren di Indonesia,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kontribusi kader PKB mampu mengawal sejumlah program yang sangat memihak kepada masyarakat dan pondok pesantren. Misalnya, lahirnya  Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, penetapan hari santri nasional, dan lainnya tidak lepas dari peran kader PKB.

“Hal tersebut salah satu bukti perjuangan PBNU dan para kader-kader NU yang ada di FPKB,” tegasnya.

Deklarasi Pendarat Gus Muhaimin ini di hadiri sekitar 100 lebih guru ngaji ini. Mereka berharap, setelah UU tentang pesantren berhasil diperjuangkan oleh kader-kader NU yang ada di FPKB, serta Hari Santri Nasional, selanjutnya juga berharap bisa memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji  atau guru non formal.

“Selanjutnya bisa memperjuangkan hak kami para pimpinan serta guru-guru pesantren diberi insentif setiap bulan, dan kami yakin hanya wakil-wakil rakyat yang paham dengan kalangan santri khususnya warga nahdliyin yang bisa memperjuangkan kami,” terang Ach. Rosyadi.

Deklarasi dukungan yang berasal dari relawan Pendarat Gus Imin tersebut disambut hangat oleh Ratna Juwita Sari, Anggota DPR RI Fraksi PKB. Ia mengaku terharu dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan para kiai, ustaz guru ngaji yang ada di Tuban ini.

“Loh Iya ta..? terima kasih atas dukungan dari para kiai dan ustad gurun gaji di Kabupaten Tuban, kami juga adalah santri, tentunya kami juga sangat paham dunia pesantren, oleh karena itu kami dari FPKB bersama Ketum Gus Imin akan terus berjuang supaya para pimpinan dan para guru-guru pesantren diberikan insentif sebagai bukti kehadiran negara untuk para pahlawan pendidikan kita” kata Ratna Juwita.

Memperjuangkan dan menekan pemerintah untuk memberikan insentif sebagai kewajiban pada Ustad Guru Ngaji membutuhkan tenaga ekstra dan perjuangan, karena itu ia berharap kepada masyarakat supaya diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Caleg PKB di Pileg 2024 untuk terpilih kembali mengusung tugas ini.

“Pesantren sudah melakukan kewajibannya, mencerdaskan anak bangsa, sama seperti sekolah lainnya, kami optimis dapat terealisasi, sebab undang-undang memaksa negara untuk memberikan hak-haknya,” tegas anggota Komisi VII DPR RI dari FKB ini.

Selanjutnya pekerjaan rumah dan garapan FPKB adalah mengenai dana abadi pesantren, FPKB juga terus berjuang agar ada satker tertentu untuk menangani sehingga bisa dimanfaatkan, mulai dari peningkatan kapasitas guru memberikan kesarjanaannya lebih tinggi dan melanjutkan pendidikan santri, baik di dalam dan luar negeri.

Baca juga : Kompolnas Turun Tangan, Propam Polda Jatim Tindaklanjuti Laporan Sukmawan Tuban

Baca juga : Aktivis Perempuan Tuban Deklarasi Dukung Muhaimin Capres 2024

Perjuangan berikutnya adalah bagaimana UU No. 18 Th. 2019 Tentang Pesantren saat ini bisa berjalan di daerah, yakni Perda tentang Pesantren, agar pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk pesantren.

“Dan itu tergantung dari kesadaran dari pimpinan daerah, oleh karenanya perjuangan berikutnya akan mengusul pada pemerintah dengan membuat suatu kewajiban untuk membuat Perda Pesantren di setiap daerah,” pungkasnya. (at/fin/roh)

Tinggalkan Balasan