Mahasiswa Suarakan Kebijakan Pemerintah Sesuai Pancasila
halopantura.com Tuban – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam posko menangkan Pancasila Kabupaten Tuban melakukan aksi parade di Car Free Day, di jalan Sunan Kalijaga Tuban, Minggu (25/03/2018).
Aksi itu sebagai bentuk gerakan koreksi agar penyelenggaraan negara benar-benar sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. Kegiatan itu disambut hangat masyrakat dan pedangan yang berada disekitar Car Free Day.
Ketua posko menangkan Pancasila, Rudik Hartono, mengungkapkan aksi ini sebagai bentuk parade menangkan pancasila bersama organisasi sekawan partai rakyat demokrasi (PRD). Sekaligus sebagai bentuk gerakan atau koreksi agar penyelenggaraan negara benar-benar sesuai dengan pancasila.
“Ajakan itu dilakukan dengan membagikan selebaran buat pengguna jalan atau pada orang yang menikmati Car Free Day,” tambah Rudik Hartono yang juga Ketua EK Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokras (LMND) Tuban.
Rudik Hartono juga menilai beberapa kasus telah datang di republik dan semakin nyata, serta ugal-ugalan. Seperti yang telah terjadi di Tangjung Sari, Luwuk Banggai Sulawesi Tengah atas terjadinya penggusuran paksa terhadap lahan yang ditempati oleh 343 Kepala kelurga.
“Kondisi itu tentu bertengangan dengan nilai luhur pancasila, terlebih pada sila ke lima yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih pemerintah saat ini bisa dikatakan jauh dari yang namanya prinsip pancasila dalam bernegara,” jelasnya.
Hal sama juga diungkapkan Zaenal Arifin, selaku korlap parade menangkan pancasila. Ia berharap dengan adanya parade ini pemerintah daerah maupun pusat dapat melakukan mengoreksi atas kebijakan-kebijakan yang selama ini bertentangan dengan pancasila.
Lebih lanjut, hadirnya aksi ini juga sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah yang membawa beberapa issue. Diantaranya mengecam tindakan kekerasan yang melibatkan TNI Polri atas penggusuran di tanjungsari, Sulawesi Tengah.
“Kita menolak keras atas penggusuran di Tanjungsari, dan menuntut pemerintah untuk segera mengembalikan tanah yang selama ini sudah menjadi Hak mereka, tak lupa kami juga menuntut pemerintah provinsi jawa timur untuk segera menangani konflik di jawa timur,” tegas Zaenal Arifin. (mus/roh)