Pelantikan PWI Tuban, Dewan Pers Ingatkan Netralitas Wartawan di Tahun Politik

halopantura.com Tuban – Memasuki tahun politik, Dewan Pers mengingatkan kepada wartawan agar bersifat netral dalam menyuguhkan pemberitaan.

Hal itu disampaikan Imam Wahyudi, Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, ketika menjadi narasumber dalam acara Workshop dengan tema pers profesional dan bermartabat untuk Bangsa.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara usai pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban periode 2018-2021, bertempat di favehotel, di jalan Basra Tuban, Senin, (19/11/2018).

Ketua PWI Tuban kembali dijabat Pipit Wibawanto MNCTV group yang terpilih secara aklamasi dalam Konfercab ke-2 PWI Tuban, Minggu malam, (18/11/2018). Sedangkan Sekretaris di pegang Sri Wiyono dari bloktuban.com, dan Bendahara M. Abdul Rohman halopantura.com.

Acara pelantikan itu juga dihadiri Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, Rektor Unirow Tuban, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tuban, tokoh agama, masyarakat, kepemudaan, dan beberapa undangan terkait lainnya.

Imam Wahyudi menambahkan di tahun politik ini merupakan ujian bagi teman-teman media untuk tetap bisa menjaga independensi seorang jurnalis. Karena pers memiliki peran strategis, untuk itu pers harus tetap netral dan kukuh pada khitahnya (menjalankan jurnalis sesuai kode etik, red) di tahun politik ini.

“Wartawan harus lurus, dan menjaga netralitas di tahun politik ini, serta menjalankan fungsi dan perannya untuk ikut mengawal demokrasi yang bermartabat,” pesan Imam Wahyudi.

Hal sama juga disampaikan Mahmud Suhermono, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim. Ia mengatakan kemerdekaan pers ini harus tetap dijaga, salah satunya dengan tetap netral pada tahun politik ini.

“Jangan sampai media digeser atau ditunggangi untuk kepentingan politik satu pihak, wartawan harus tetap netral, karena memiliki fungsi kontrol,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan media memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyuguhkan pemberitaan yang akurat dan mengedepankan kepentingan publik. Sehingga, netralitas wartawan akan menentukan untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut.

“Kita memiliki hak moral untuk mengingatkan agar wartawan tetap independen dalam menjalankan tugasnya,” tegas Mahmud Suhermono. (rohman)