Pemerintahan Huda-Noor Jilid II Disorot, Forum Lintas Partai Beri Tujuh Rekomendasi

halopantura.com Tuban – Poros baru yang mengatasnamakan forum lintas partai dan lintas Fraksi DPRD Tuban mengelar pertemuan tertutup di salah satu hotel di Tuban. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan segela masalahan dalam pemerintahan Huda-Noor Jilid II, Minggu, (13/8/2017).

Forum itu dihadiri tujuh partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PPP, Nasdem, Demokrat, PAN, PKS, dan PDI Perjuangan. Hasil pertemuan itu melahirkan tujuh rekomendasi buat pemerintahan Huda-Noor Jilid II.

“Lahirnya forum ini sebelum bulan puasa, dan menjadi wadah dari anggota fraksi dewan untuk menyelesaikan segala masalah dalam pemerintahan Huda-Noor,” ungkap Hj. Tri Astuti, Ketua Fraksi Partai Gerindra Tuban.

Menurutnya, dalam pertemuan itu mencetuskan tujuh rekomendasi buat pemerintahan Huda-Noor periode kedua. Tujuh poin itu nantinya akan di sampaikan kepada Bupati (pemerintahan Huda-Noor, red) sebagai salah satu langkah untuk mengambil kebijakan dalam kedepannya

“Rekomendasi itu diberikan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Tuban yang adil dan sejahtera,” terang Hj. Tri Astuti.

Rekomendasi dari Partai Nasdem menyatakan bahwa birokasi dan DPRD Tuban ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemerintahan Huda-Noor Jilid II.

Partai Demokrat menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tuban harus mampu menerjemahkan keinginan bupati dan masyarakat Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tuban.

Selanjutnya, dari PAN memberikan rekomendasi dukungan Pimpinan kedepan untuk meningkatkan tunjangan kerja pada pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tuban. Serta diupayakan peningkatan penghasilan yang diikuti oleh beban kerja yang terukur.

“Salah satu rekomendasi dari PPP menyatakan kinerja Pemerintahan Huda-Noor harus berbasis teknologi,” beber Hj. Tri Astuti.

Kemudian dari PKS memberikan rekomendasi terkait perbaikan hubungan eksekutif dan legeslatif. Sehingga mitra untuk membangun Tuban berjalan dengan baik. Serta ditingkatkan keterlibatkan eksekutif dan legaslatif dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan di Kabupaten Tuban.

PDI Perjuangan menyatakan keberhasilan pemerintah maupun kegagalan pemerintah adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga mitra pemerintah daerah mendorong untuk memaksimalkan peran aktif masyarakat Tuban dalam perencanaan, pelaksanaa dan pembinaan. Serta dilakukan sinergi antara partai politik, LSM, Ormas, dan semua elemen masyarakat.

“Untuk Gerindra mendorong Pemkab Tuban agar melibatkan dunia industri dalam pelaksana pembangunan Kabupaten Tuban,” beber Hj. Tri Astuti. (rohman)