Pengoptimalan PAD, Komisi B DPRD Tuban Studi Banding ke Kota Madiun
halopantura.com Tuban – DPRD Tuban terus bekerja keras untuk menjalakan tugas dan fungsinya. Salah satunya, Komisi B DPRD Tuban melaksanakan studi banding ke DPRD Kota Madiun, Selasa, (13//3/2018)
Studi banding itu dalam rangka menggali dan mempelajari tentang pengoptimalan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan harapan nantinya diterapkan, dan demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo, dan diterima Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun, oleh Ngedy.
“Tujuan diadakan studi banding ini adalah untuk mengetahui sistem pengolahan PAD yang nantinya dapat di terapkan di Kabupaten Tuban,” terang Karjo disela-sela mengikuti kegiatan.
Sementera itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun, Ngedy, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntable, efektif, dan effisien. Hal tersebut merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sistem pengelolaan keuangan yang baik nantinya juga akan mewujudkan Visi dan Misi yang akan di capai pada Tahun Anggaran 2018,” terang Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun.
Menurutnya, Prosentase belanja wajib maupun pilihan harus memakai hitungan secara efektif. Sehingga nantinya bisa memberikan arah kebijakan Pemkot Madiun sampai dengan akhir tahun anggaran.
“Terlebih pengelolaan PAD ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Madiun yang lebih maju dan sejahtera,” terangnya.
Hal sama juga diungkapkan Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto. Ia menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 adalah sebagai penyempurna, serta melengkapi rencana kerja Pemkot Madiun yang di tetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016.
“Untuk mengoptimalkan serapan anggaran, kami melakukan rapat dan evaluasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta mendahulukan kebutuhan yang terpenting. Selain itu mendorong optimalisasi serapan anggaran di masing-masing OPD,” tambah Sugeng Rismiyanto. (mus/roh)