halopantura.com.com Tuban – Menjelang akhir tahun penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tuban 2017 kembali disorot wakil rakyat. Pasalnya, wakil rakyat menilai penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintahan Huda-Noor Jilid II belum efektif.
Hal itu diungkapkan Fraksi Nasdem Nurani Rakyat DPRD Tuban dalam sidang paripurna DPRD Tuban, dengan agenda pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2018, di gedung dewan, Senin, (6/11/2017).
Juru Bicara Fraksi Nasdem Nurani Rakyat, Ilham Azka, mengatakan fraksi menghimbau agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tuban bisa melaksanakan program sesuai scadule. Sehingga penyerapan anggaran bisa tercapai maksimal, karena realitasnya penyerapan anggaran dilaksanakan diakhir tahun.
“Jika dilaksanakan diakhir tahun, maka mutu dan hasil kurang maksimal, bahkan menyebakan pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat,” kata Ilham Azka, politisi asal Partai Nasdem Tuban.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Fraksi terus mendorongan agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan kontiyu. Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir anggaran.
“Pola-pola seperti itu mencerminkan bahwa proses penyususnan anggaran dan penyerapannya belum efektif. Harapanya pola penyerapan anggaran seperti itu tidak terjadi di tahun anggaran 2018 mendatang,” tegas Ilham Azka.
Namum begitu, Pemkab Tuban sejauh ini mengklaim dalam melaksanakan penyerapan anggaran sudah baik, dan mencapai 65 persen dari total anggaran sekitar Rp 2,18 triliun. Jika pun ada keterlambatan, Pemkab menilai itu dikarenakan masih berada di pihak ketiga.
“Penyerapan aggaran kita baik, dan saat ini telah mencapai 65 persen. Kendala penyerapan ada di pihak ketiga, jika untuk pelaksanaan proyek fisik,” ungkap Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein. (rohman)