Persetujuan P-APBD 2022, DPRD Tuban Sebut Serapan Anggaran Masih 55 Persen

halopantura.com Tuban – DPRD Tuban bersama bupati melalukan persetujuan bersama terkait rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) Tuban tahun anggaran 2022 sebesar lebih Rp 3 triliun.

Pasca disahkan, Ketua DPRD Tuban H. Miyadi mengaku pesimis jika penyerapan APBD Tuban bisa mencapai 100 persen di tahun ini. Pasalnya, serapan anggaran sampai saat ini baru sekitar 55,2 persen dari total APBD Tuban.

“Tidak mungkin anggaran terserap 100 persen. Paling tidak 90 persen sudah memenuhi standar bagus. Karena serapan anggaran sampai detik ini sekitar 55,2 persen,” ungkap H. Miyadi, usai sidang paripurna di gedung DPRD Tuban, Rabu (31/8/2022).

Wakil rakyat menjelaskan serapan anggaran paling rendah masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR dan PRKP) Tuban. Sebab, ada sejumlah program yang masih belum di lelang dalam bulan ini.

“Paling rendah adalah Dinas PU (PUPR dan PRKP, red) karena lelang belum berjalan secara keseluruhan,” jelas Ketua DPC PKB Tuban itu.

Politikus senior asal PKB itu membeberkan pihak eksekutif memiliki waktu sekitar tiga bulan setengah untuk menyelesaikan program-program yang telah direncanakan dalam P-APBD 2022. Oleh sebab itu, dia berharap serapan anggaran bisa dimaksimalkan sebelum akhir tahun dan hal itu tergantung dari kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan tugasnya.

“OPD berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya biak di bidang fisik maupun yang lain,” tambah H. Miyadi.

Lalu ia mendorong semua OPD untuk bekerja secara maraton sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga, apa yang menjadi perencanaan dan targetnya bisa terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

‘’Harapannya demikian (bekerja maraton, red) karena perencanaan sudah dilakukan dahulu. Tinggal proses dan direncanakan selama tiga bulan harus selesai,” tegas Ketua DPRD Tuban.

Baca juga : 18.024 Orang di Tuban Terdeteksi Nunggak Iuran BPJS Kesehatan

Baca juga : Refleksi Kemerdekaan, RPS Tuban Didukung SIG Gelar Cangkrukan Jurnalis

Antisipasi serapan anggaran tak sesuai, ia menjelaskan masing-masing Komisi DPRD Tuban telah rutin menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan mitranya. Hal tersebut untuk mendorong agar OPD tetap bisa bekerja sesuai koridor yang ada dan sesuai dengan anggaran yang disediakan di masing-masing pos OPD.

“Kita kejar terus, biar mereka (OPD, red) bekerja efektif, dan kita kawal terus,” pungkasnya. (rohman)