PKL Jombang Tagih Janji Bansos Imbas Kebijakan PPKM Darurat

halopantura.com Jombang – Sejumlah PKL (Pedagang Kaki Lima) di Jombang, Jawa Timur menagih janji bantuan sosial pemerintah setempat karena terimbas PPKM Darurat sejak diterapkan 3 Juli lalu. Pendapatan PKL turun hingga ada yang kehilangan mata pencarian imbas kebijakan tersebut.

Para pedagang pun, Kamis (15/7/2021) mendatangi kantor dinas perindustrian, perdagangan dan pasar (Disperindagpas) Jombang untuk menagih bantuan itu.

“Bansos itu sampai sekarang belum cair, padahal sudah didata sejak tahun 2020. Janji sudah berulang kali. Dulu katanya bulan ini cair, tapi nggak cair-cair. Tujuan kami kesini untuk menanyakan,” kata PKL, Asnan Setiawan saat berada di kantor Disperindagpas.

Disebut dia, kebijakan penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli untuk memutus matarantai COVID-19 sangat berdampak pada perekonomiannya. Ia pun merasa sangat keberatan atas kebijakan itu dan meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang. Pihaknya menuntut kebijaksanaan, bukan kebijakan.

“Kami berpesan, pada saat membuat kebijakan, kami mohon pihak yang paling dirugikan untuk diikutsertakan,” kata dia dalam aksi demonstrasi itu.

Sementara itu, koordinator aksi PKL, Joko Fattah Rachim menyatakan, penerapan PPKM Darurat harusnya disertai dengan solusi bagi PKL yang telah berjuang menghidupi keluarganya. Harusnya bansos untuk pedagang atau masyarakat yang terdampak PPKM Darurat segera dikeluarkan.

“Kalau memang hal itu dikeluarkan tiap bulan untuk jatah mereka, ataupun yang akan disalurkan, segeralah salurkan bansos itu,” katanya.

Permintaan para PKL disambut Kepala Disperindagpas Jombang, Bambang Nurwijayanto. Dia mengatakan akan melaporkan hal itu kepada pimpinan.

“Hasil ini akan kami laporkan ke pimpinan. Untuk bansos saat ini masih dalam tahap administrasi,” pungkasnya. (fin/roh)