Polisi Tangkap Polisi Terjadi di Tuban Masalah Bisnis Tambang
halopantura.com Tuban – Tim Satreskrim Polres Tuban mengamankan Sujoko (38), oknum anggota polisi yang tinggal di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kota Tuban. Oknum Korps Bhayangkara itu ditangkap lantaran diduga terlibat aktivitas tambang batu kapur ilegal.
Bisnis tambang ilegal itu berada di kawasan Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kini, kasus polisi tangkap polisi telah naik ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) setempat.
“Ya, perkara ini sudah di sidangkan,” ungkap Humas PN Tuban, Uzan Purwadi, Selasa (5/12/2023).
Sidang tersebut dipimpin Ketua Hakim Arief Boediono dengan dibantu hakim anggota Uzan Purwadi, dan Evi Fitriawati. Lalu sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU ) Kejaksaan Negeri setempat.
“Sidang selanjutnya adalah agenda pembacaan tuntutan yang digelar Kamis,” ungkap Uzan panggilan akrab Humas PN Tuban.
Dalam dakwaannya, kasus tersebut bermula ketika tim Satreskrim Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas tambang ilegal di lokasi kejadian, pada akhir bulan Juni 2023.
Kemudian anggota melalukan penyelidikan di lokasi dengan target operasi (TO) yang telah ditentukan. Alhasil, tim polisi mengetahui aktivitas pengerukan batu pedel dan kapur dengan menggunakan sejumlah alat berat berupa excavator.
Hasil tambang tak berizin itu di jual kepada orang lain dengan diangkut menggunakan dump truk. Dimana, setiap dump truk yang berisi batu kapur di jual seharga Rp 750 ribu.
Lalu uang hasil bisnis tambang gelap itu disetor kepada terdakwa. Aktivitas tambang tak berizin ini diduga telah berjalan lama hingga dibongkar polisi lantaran merusak alam.
Baca juga : Muncul Nama Kades di Rekonstruksi Pembunuhan Berencana Sekdes Sidonganti Tuban
Baca juga : Dua Kasus Pembuangan Bayi Perempuan di Tuban Masih Buram
Akibatnya, terdakwa yang merupakan oknum anggota polisi itu diancam pasal 158 UU RI nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (rohman)