Proses Belajar Terganggu, Gerindra Temukan Tiga Proyek Rehab Bangunan Sekolah Bermasalah
halopantura.com Tuban – Fraksi Partai Gerindra DPRD Tuban menemukan tiga proyek rehab bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN), bermasalah. Pasalnya, sampai sekarang proyek yang dikerjakan menggunakan uang rakyat tersebut tidak kunjung selesai.
“Kita sangat menyayangkan rehab gedung sekolah dasar sebanyak tiga yang pekerjaannya belum selesai,” ungkap Hj. Tri Astuti Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tuban, Senin, (6/1/2020).
Tiga proyek bermasalah itu dikerjakan menggunakan uang rakyat pada tahun anggaran 2019. Diantaranya, rehab bangunan pada ruang kelas SDN Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Tuban. Proyek tersebut dikerjakan dengan pagu anggaran sekitar Rp 375 juta.
Kemudian rehab ruang kelas SDN Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, Tuban, pagu anggaran sekitar Rp 461 juta. Serta rehab sedang pada bangunan gedung SDN Sidoharjo II, Kecamatan Senori dengan pagu anggaran sekitar Rp 375 juta.
Tiga proyek bermasalah itu dikerjakan oleh CV Dwi Putra beralamatkan di jalan Veteran nomor 32 Kutorejo, Tuban. Serta hingga kini progresif tiga pembangunan tersebut belum mencapai 50 persen.
“Progres belum mencapai 50 persen, bagaimana nasib anak-anak yang bersekolah di sana,” terang Hj. Tri Astuti.
Menurutnya, kondisi ini perlu penanganan serius. Sebab, Sarpras adalah sebagai sarana belajar dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan, terutama pendidikan dasar.
“Sekolah sudah di bongkar dan anak-anak tidak bisa belajar dengan nyaman,” jelas Hj. Tri Astuti yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Tuban.
Pihaknya mendorong agar rekanan tersebut (penggarap proyek, red) diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Alasannya, perencanaan awal hingga penyelesaiannya tidak sesuai dan sangat merugikan siswa.
“Rekanan yang nakal seperti ini seharusnya ada punishment yang tegas karena ini sangat merugikan,” jelas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tuban itu.
Menanggapi persoalan tersebut, Nur Khamid Kepala Dinas Pendidikan Tuban, tidak mau berkomentar. Hingga berita ini selesai ditulis belum ada jawaban resmi dari dinas terkait. (rohman)
