Tahun 2018, Ini Utang BPJS Kesehatan ke RSUD dr. Koesma Tuban
halopantura.com Tuban – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah dililit persoalan keuangan yang menimbulkan efek berganda sampai tingkat bawah. Akibat defisit keuangan, BPJS Kesehatan harus menanggung hutang puluhan miliar kepada pihak rumah sakit daerah (RSUD) dr. Koesma Tuban di tahun 2018.
Kondisi itu membuat Hj. Tri Astuti Wakil Ketua DPRD Tuban ikut prihatin dan angkat bicara. Pasalnya, utang itu mengakibatkan operasional rumah sakit terganggu, dan menurunnya pendapatan RSUD dr Koesma Tuban dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Hj. Tri Astuti paska Komisi C DPRD Tuban menggelar hearing bersama antara BPJS, RSUD dr. Koesma, Dinas Kesehatan, dan beberapa pihak terkait lainnya.
“Hearing bersama kemarin berkaitan dengan menurunnya jumlah pasien rumah sakit yang disebabkan menurunnya kualitas pelayanan akibat tunggakan BPJS yang masih belum terbayar,” kata Hj. Tri Astuti, Jumat, (4/1/2019).
Menurutnya, Komisi C berharap agar pelayanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan mutu dan derajat kesehatan masyarakat tidak menurun akibat berkurangnya pendapatan RSUD dr. Koesma Tuban. Karena 80 persen pendapatan rumah sakit berasal dari klaim BPJS Kesehatan, yang tadinya mencapai Rp 145 miliar dan menjadi sekitar Rp 111 miliar.
“Di akhir hearing kemarin, Komisi C menyarankan agar RSUD dan BPJS Kesehatan segera duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan mereka berdua telah sepakat,” tegas politisi senior asal partai Gerindra itu.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD dr. Koesma Tuban dr. Saiful Hadi, membeberkan total hutang BPJS Kesehatan mencapai Rp 44 miliar di tahun 2018. Mulai masih pending pembayaran klaim Rp 12 miliar, di bulan September Rp 8 miliar, dan sisa di bulan Oktober sampai Desember sekitar Rp 24 miliar.
“Kalau nanti kucuran dana BPJS dari pusat turun, kekurangannya akan dibayar pada tahun 2019, sebagaimana pembayaran berlaku mundur,” jelas dr. Saiful Hadi.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan itu menambahkan, pihak rumah sakit berusaha untuk pending klaim pembayaran Rp 12 miliar bisa cair dulu di awal tahun ini. Sehingga, pihak manajemen rumah sakit harus efisien betul supaya pelayanan berjalan dengan baik.
“Jadi untuk RSUD sekarang, manajemen harus efisien betul, supaya pelayanan berjalan baik. Sampai saat ini (tunggakan utang,red) belum berdampak secara signifikan,” tegasnya.
Sementara itu, Winda, Humas BPJS Kesehatan Tuban tidak mengelak jika kondisi keuangan di pusat menjadi salah satu kendala dalam pembayaran klaim pelayanan ke rumah sakit.
“Dana BPJS pusat belum di breakdown ke masing- masing cabang, makanya masih ada klaim yang belum terbayar, dan pembayaran itu juga tergantung dari pusat,” ungkap Winda. (rohman)