Temuan Sidak, Bupati Halindra Jelaskan Penyebab KPM Tak Terima Bansos Sembako BPNT
halopantura.com Tuban – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penyaluran bansos sembako dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah titik. Kegiatan tersebut untuk memastikan proses penyaluran bansos sembako dari program pemerintah pusat itu sesuai saran dan komoditas bahan pangan sesuai standar yang ditentukan.
“Kita sudah melakukan sidak di beberapa tempat,” kata Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Jumat, (30/7/2021).
Bupati Tuban menjelaskan hasil temuan sidak. Diantaranya, masyarakat yang tidak bisa mencairkan baksos sembako karena rata-rata identitas keluarga penerimaan manfaat (KPM) dari program BPNT ini tidak sesuai dengan Kartu Keluarga atau KTP.
Atas temuan itu, Bupati Halindra panggilan akrabnya menegaskan akan membuat tim dengan melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima manfaat. Contohnya, kemarin terima bansos sembako, tapi sekarang tidak menerima karena rata-rata hanya kesalahan identitasnya.
“Misalnya, Juli namanya. Yang satu pakai Y satu pakai I. La ini sudah tidak bisa ke baca. Karena datanya langsung tersentral di Kementerian Sosial. Kita akan lakukan perbaikan,” ungkap mantan anggota DPRD Provinsi Jatim tersebut.
Selain itu, Bupati Tuban berpesan agar teman-teman pendamping desa atau program tersebut untuk benar-benar memaksimalkan fungsinya. Sehingga, ketika ada kesalahan data agar langsung segera di kroscek dan diperbaiki.
“Teman-teman pendamping benar-benar memaksimalkan fungsinya,” ungkap Aditya Halindra Faridzky Ketua DPD Partai Golkar Tuban.
Pemkab Tuban juga tidak ada rencana untuk membuat posko pengaduan terkait permasalahan BPNT. Alasannya, jika ada permasalahan untuk segera laporkan ke akun Instagram Bupati dan akan langsung ditindaklanjuti.
“Silahkan laporkan ke akun IG saya. Kabupaten juga sudah punya aplikasi untuk aduan masyarakat dan itu nantinya tersentral di saya langsung,” terang putra mahkota mantan Bupati Tuban dua periode, Haeny Relawati Rini Widyastuti itu.
Sebatas diketahui, penerima BPNT di Kabupaten Tuban pada Juli – Agustus ini mencapai 80.349 orang atau KPM tersebar di 20 kecamatan yang ada di kabupaten setempat.
Kemudian Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini atau yang akrab di sampa Risma datang ke Tuban untuk melakukan blusukan dalam rangka pengecekan terhadap penerima Bansos Sembako BPNT di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Kota Tuban, Jawa Timur, Sabtu siang, (24/7/2021).
Dalam blusukan itu, mantan Wali Kota Surabaya mengaku kecewa terhadap penyaluran program BPNT di wilayah Tuban. Termasuk, langsung memarahi Eko Julianto Kepala Dinas Sosial (Dinsos) P3A Kabupaten Tuban.
Kemarahan Risma dipicu karena penerima bansos sembako BPNT di Tuban hanya mendapatkan bantuan dua bulan. Padahal, seharusnya warga miskin itu mendapatkan bansos sembako tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2021.
Atas kejadian itu, Pemkab Tuban langsung bergerak cepat dengan menyalurkan jatah bulan September kepada keluarga penerimaan manfaat.
Alhasil, pada tiga bulan ini keluarga penerimaan manfaat mendapatkan tiga paket beras masing-masing seberat 15 kilogram beras premium. Lalu mendapatkan telur setiap bulan senilai Rp 26 ribu, tahu dan tempe Rp 9 ribu.
Semua bansos sembako BPNT itu disalurkan kepada KPM melalui rekening BNI atau kartu sembako dengan nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan. Selanjutnya, penerima bisa belanja kebutuhan bahan pokok ke agen atau e-warong yang telah ditunjuk dengan paket yang telah ditentukan. (rohman)