Tolak Kilang Minyak, Warga Mandi Lumpur di Depan Gedung DPRD Tuban
halopantura.com Tuban – “Tanah kami dirampas, tolak kilang minyak,”. Itulah teriakan dari ratusan massa ketika menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Tuban, Kamis, (26/9/2019).
Mereka yang demo mengatasnamakan dari aliansi Masyarakat Tuban Bergerak yang berasal dari forum masyarakat Gaji, warga penolak kilang minyak Jenu Tuban, warga penolak pengeboran air Soko, Tuban Darurat Agraria.
Selain itu, nampak pula aktivis PMII, LMND, dan pelajar Tuban ikut dalam aksi penolakan pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban.
“Kami meminta pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan DPRD Tuban untuk membatalkan proyek kilang minyak Tuban,” ungkap Munasih koordinator aksi dihadapan gedung DPRD Tuban.
Dalam aksinya, perwakilan massa menampilkan teatrikal atas penindasan yang dilakukan penguasa terhadap warga yang tinggal di sekitar rencana pembangunan kilang minyak.
Selanjutnya, warga juga menampilkan aksi teatrikal dengan cara melumuri tubuhnya dengan lumpur sebagai bahan sindiran bahwa tanah dan lahan pertaniannya telah dirampas oleh investor dan pejabat.
Tak hanya itu, warga juga membawa replika jeruji tahanan bertuliskan penjara pesanan sebagai simbol warga yang menolak kilang akan berurusan dengan hukum. Aksi tersebut dikawal ketat oleh ratusan aparat keamanan.
“Jangan usik kami, biarkan kami bertani dengan tenang, itu yang kita minta. Jangan usik mata pencaharian kami,” tambah Munasih.
Massa yang didominasi dari warga Kecamatan Jenu itu juga menyuarakan terkait penolakan RUU Pertanahan. Karena akan menyengsarakan petani dan pro pemodal.
“Kita pun menolak pembangunan pabrik LPG karena berada di sekitar rumah warga, dan menolak penetapan UU Sistem Budidaya Pertanian, karena berpotensi mengkriminalisasi petani,” jelas Sulasih.
Puas melakukan orasi, massa ditemui Ketua DPR Tuban H. Miyadi didampingi Wakil Ketua Dewan Andi Hartanto, dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tuban, Suratmin.
“Minggu depan mereka akan kita undangan untuk audiensi agar persoalan ini segera selesai,” ungkap H. Miyadi Politisi asal PKB.
Lebih lanjut, ia menyampaikan aspirasi masyarakat dan petani ini telah ditampung untuk dimusyawarahkan dalam rangka mencari solusi terbaik. Karena cara aksi seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan.
“Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi massa telah kita tampung, untuk kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (rohman)
