Wabup Tuban Nilai Demo Aktivis PMII Tak Tepat Waktu
halopantura.com Tuban – Aksi demo yang dilakukan aktivis Pengerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban di kantor Pemkab Tuban dan DPRD, pada Selasa, (24/7/2018), mendapat tanggapan dari Pemkab Tuban.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban Noor Nahar Hussein mengaku demo yang dilakukan mahasiswa itu tidak tepat waktu. Pasalnya, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tuban tahun 2019 telah disepakati antara eksekutif bersama legeslatif dalam sidang paripurna pada dua minggu yang lalu.
“Jika yang di demo terkait KUA-PPAS, maka (demo mahasiswa PMII Tuban, red) tidak tepat waktu karena sudah disepakati,” kata Wabup Tuban, Rabu, (25/7/2018).
Para aktivis itu menggelar demo terkait KUA-PPAS Tuban tahun 2019. Karena dalam KUA-PPAS tersebut terdapat pos anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk pembanguna fisik Jalur Lingkar Selatan (JLS) atau jalur ring road.
“Sekarang tinggal pembahasan yang tercantum dalam KUA-PPAS secara detailnya,” ungkap Wabup Tuban di gedung DPRD Tuban.
Menurutnya, jika demo mahasiswa kemarin ingin bertemu dengan dewan, seharusnya saat ini. “Karena kemarin anggota dewan sedang melaksanakan reses di masing-masing dapilnya,” jelas Noor Nahar Hussein
Ia menambahkan rencana pembangunan jalur ring road itu tidak mungkin di tinjau ulang karena telah disepakait bersama di sidang paripura. Hanya besaranya anggaran yang bisa disesuaikan dengan melihat kemampuan APBD Tuban.
“Rencana itu tidak mungkin ditinjau,” tegas Wabup Tuban yang juga politisi senior asal PKB.
Lebih lanjut, Wabup Tuban kembali menegaskan rencana pembangunan JLS itu bukan terlanjut. Tetapi hal itu sudah ada perencanaan dan menjadi visi dan misi Pemkab Tuban.
“Rencana pembangunan itu tidak tiba-tiba, dan bukan berati adanya pembangunan itu kita mengabaikan kemiskinan di Tuban, tetapi pembanguna itu banyak manfatanya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban H. Miyadi mengaku menghargai aksi demo yang dilakukan PMII. Karena itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat.
“Masalah demo kemarin kami menghargai, karena itu hak mereka untuk melakukan aksi dan demo, tetapi saya juga minta dihargai karena KUA-PPAS telah disepakati bersama antara eksekutif dan legeslatif,” terang H. Miyadi.
Pemberitaan sebelumnya, penetapan KUA-PPAS Tuban tahun 2019 menuai protes dari PMII Cabang Tuban. Mereka menyurakan protes penolakan dengan menggelar demo di depan kantor DPRD Tuban, dan Pemkab Tuban, Selasa, (24/7/2018).
Baca : https://www.halopantura.com/demo-mahasiswa-aktivis-pmii-kecewa-kebijakan-dprd-tuban/
Baca : https://www.halopantura.com/pembangunan-jls-rp-70-m-gerindra-nilai-usulan-anggaran-fantastis/
Dalam aksinya, belasan aktivis mahasiswa menyuarakan hapus anggaran Rp 70 miliar untuk proyek pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) atau ring road. Karena anggaran itu tidak sesuai dengan prioritas untuk mengentas angka kemiskinan di Bumi Wali Tuban. (rohman)